Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Kupang dengan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang

Kupang, 16 September 2026 — Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menerima audiensi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) pada Rabu, 16 September 2026, pukul 14.00–15.00 WITA.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Sementara itu, rombongan LPSK RI dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK RI, Sri Suparyati, S.H., LL.M., didampingi Tenaga Ahli LPSK RI, Yulisa, S.H., M.H., Kepala Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur, Anselmus Bolen, serta jajaran staf LPSK RI.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka membahas berbagai upaya pemenuhan dan penguatan perlindungan hak-hak saksi dan korban, khususnya berkaitan dengan fasilitasi restitusi yang dalam kondisi tertentu dapat beralih menjadi kompensasi bagi korban.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pengadilan Tinggi Kupang dan LPSK RI dalam mendukung pemenuhan hak-hak saksi dan korban serta mewujudkan proses peradilan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui koordinasi yang semakin baik, diharapkan pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Wawancara Zona Integritas menuju Wilavah Bebas dari Korupsi (WBK) Pengadilan Tinggi Kupang 2026

KUPANG — Pengadilan Tinggi Kupang kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam evaluasi kinerja anggaran terbaru, Pengadilan Tinggi Kupang sukses meraih Peringkat ke-2 (Kedua) untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan bergengsi ini diperoleh pada Kategori Pagu Sedang (dengan pagu anggaran Rp100 Miliar hingga Rp700 Miliar) dengan pencapaian nilai akhir yang sangat memuaskan, yakni 95,04.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen dan konsistensi Pengadilan Tinggi Kupang dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penilaian IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Kupang – Pengadilan Tinggi Kupang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara pada Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 8 sampai dengan 10 September 2026, bertempat di Aston Hotel Kupang.

Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan salah satu upaya Pengadilan Tinggi Kupang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas teknis peradilan, khususnya dalam mendorong penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh penguatan pemahaman terkait berbagai aspek dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara. Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, bimbingan teknis juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mempercepat penyelesaian perkara pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan penyampaian materi, diskusi, pembahasan permasalahan yang ditemui dalam praktik, serta pertukaran pengalaman antarpeserta. Melalui metode tersebut, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh penguatan dari sisi pemahaman, tetapi juga mampu menerapkan langkah-langkah penyelesaian perkara yang lebih efektif di satuan kerja masing-masing.

Percepatan penyelesaian perkara menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara juga merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pengadilan Tinggi Kupang dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan secara berkelanjutan. Sinergi antara Pengadilan Tinggi Kupang dan pengadilan negeri di wilayah hukumnya diharapkan semakin kuat dalam mendukung peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara pada Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang Tahun Anggaran 2026, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan hasil pembahasan yang diperoleh selama kegiatan sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan semakin profesional, akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 September 2026 tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja peradilan serta mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.