Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan dan Standarisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum yang merupakan standarisasi website untuk seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Kupang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman ini, diantaranya adalah Layout dan konten Website. Dengan hadirnya website ini kiranya dapat mendukung keterbukaan informasi publik dari Badan Peradilan khususnya pada Pengadilan Tinggi Kupang.
|
|
|
LEMBAR IDENTIFIKASI AWAL PENYANDANG DISABILITAS
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA
Bapak ibu difabel dapat mengunduh dan mengisi form berikut untuk memudahkan petugas PTSP mengidentifikasi kebutuhan bapak ibu.
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI KUPANG
|
MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIKPENGADILAN TINGGI KUPANG
|
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Silahkan hubungi Pengadilan Tinggi Kupang, Kami siap untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK).
Jalan El Tari, No.2, Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Madya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia - 85111
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
