Standar Pelayanan Pengadilan

Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Noomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan serta pada tanggal 16 Januari 2023 ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dengan mengelurkan Surat Keputusan Nomor 116/KPT.W26-U/SK.HK.1.2.5./III/2024  tentang Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Kupang sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Selengkapnya: