PELUNCURAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 DI LINGKUP PROVINSI NTT

on Selasa, 11 Agustus 2026. Posted in Berita Terkini

KUPANG – Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Kupang Apni S. Abolla, S.H. menghadiri peluncuran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Provinsi NTT. Acara tersebut berlangsung di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT pada Selasa (11/8/2026), mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WITA.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, langkah ini menjadi dorongan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi NTT sebagai salah satu wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTT, unsur pimpinan dan perwakilan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT, perwakilan DPRD Provinsi NTT, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Komisioner Komisi Informasi, serta seluruh pejabat pengelola informasi dan PPID se-Provinsi NTT.
Rangkaian acara diawali dengan laporan pembukaan peluncuran oleh Ketua Panitia, R. Megasari. Dalam penyampaiannya, ia memaparkan urgensi pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keterbukaan informasi di instansi pemerintah daerah.
Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Drs. Germanus Atawuwur. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh badan publik untuk terus mengoptimalkan peran PPID dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada publik.
Acara puncaknya ditandai dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Gubernur NTT. Dalam arahannya, Gubernur mengapresiasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sebagai instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ia juga mengajak seluruh jajaran PPID untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tepercaya.