Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum berhak :
- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerima Bantuan Hukum wajib :
- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Dalam Buku II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
Tentang Bantuan Hukum
- Setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum.
- Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Advokat atau pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum.365
- Kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum tidak berlaku jika tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban menyatakan menolak untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuktikan dengan berita acara.366
- Ketidakmampuan terdakwa harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/lurah dimana terdakwa berdomisili.367
- Dalam hal terdakwa telah menolak haknya sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan tetapi kemudian terdakwa bersedia didampingi advokat maka haknya tersebut dapat diberikan tanpa mengulangi proses persidangan dari awal. Penunjukan advokat tersebut dengan penetapan majelis hakim.
365 Pasal 155 KUHAP
366 Pasal 154 ayat (4) KUHAP
367 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pengaturan operasional mengenai bantuan hukum diatur dalam Pasal 154 hingga 155 KUHAP. Pasal 154 KUHAP: bantuan hukum diberikan terhadap: a. tersangka atau terdakwa; dan b. pelapor, pengadu, saksi, atau korban, yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan. Pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban. Kewajiban menujuk advokat atau pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban menyatakan menolak untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuktikan dengan berita acara.
Kemudian Pasal 155 KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa.
Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu didasari alasan masyarakat kurang mampu minim pengetahuan mengenai hak-hak hukum dan tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan mereka yang lebih mampu secara finansial [1]. Kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan hak-hak mereka membuat mereka rentan terhadap penindasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum [2].
Pembaharuan Bantuan Hukum dalam KUHAP
Pertama, subyek penerima bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mengatur tersangka atau terdakwa saja sebagai penerima bantuan hukum sedangkan dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperluas cakupan subyek penerima bantuan hukum meliputi korban, saksi, pelapor, dan pengadu yang tidak mampu.
Kedua, pemberian bantuan hukum berdasarkan penunjukkan oleh pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan tidak terbatas pada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih melainkan didasarkan pada ketidakmampuan yang dalam praktik dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau surat penerima bantuan sosial. Jadi, meskipun tersangka disangka atau terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 5 tahun, pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu kecuali mereka melepaskan haknya yang dibuktikan dengan berita acara. Mekanisme ini selain untuk memperkuat akses terhadap keadilan juga berfungsi sebagai daya dukung dalam penerapan mekanisme baru dalam penegakan hukum pidana seperti pengakuan bersalah (Pasal 78) maupun pengakuan dakwaan (Pasal 205) yang salah satu syarat pemenuhannya adalah adanya pendampingan advokat dari mulai tingkat penyidikan.
Oleh sebab itu, pejabat pemeriksaan pada setiap tingkatan harus berperan proaktif untuk mengidentifikasi apakah tersangka/terdakwa/pelapor/pengadu/saksi/korban adalah kelompok orang miskin/tidak mampu atau tidak. Jika tergolong orang miskin/tidak mampu, maka ancaman pidana dibawah 5 tahun sekalipun, pejabat pemeriksa pada setiap tingkatan wajib memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu. Lalu bagaimana jika seorang tersangka atau terdakwa maupun korban/pelapor/pengadu yang tidak mampu dan tidak pernah diberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak terdapat penunjukan advokat atau pemberi bantuan hukum kepadanya. Maka hal tersebut dapat berakibat BAP penyidikan batal demi hukum, dakwaan batal demi hukum, hingga alasan putusan batal demi hukum
Karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 154 KUHAP, yang dapat dikategorikan sebagai unlawful act dan melanggar prinsip due process of law, jika dipenuhi kondisi: terdakwa benar-benar tidak mampu (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/SKTM, tidak terdapat berita acara penolakan pendampingan (Pasal 154 ayat (4)), pelanggaran tersebut merugikan pembelaan terdakwa (misalnya ia tidak memahami proses, memberikan pengakuan tanpa hak, atau tidak dapat menyampaikan pembelaan secara optimal). Atas kondisi tersebut, advokat atau terdakwa dapat mengajukan eksepsi di persidangan atau mengajukan upaya hukum lanjutan (banding/kasasi).
Referensi :
SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VII/2028 Tentang Pemberlakuan Buku II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-bantuan-hukum-dalam-kuhap
