Kupang 16/07/25, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Pontas Efendi, SH.,M.H. melakukan Sosialisai Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia pada tanggal 15 Juli 2025 kepada Para Ketua Pengadilan Negeri Se-Nusa Tenggara Timur secara virtual menggunakan zoom meeting. Materi sosialisasi yang disampaikan tentang Penguatan Integritas Hakim di lingkungan Peradilan Umum tersebut terdapat beberapa poin penting antara lain :

1. Kebijakan Ditjen Badilum dalam kaitan dengan Pengembangan Kompetensi & Penguatan Integritas Hakim / Tenaga Teknis.
2. Integritas dan profesionalisme merupakan pondasi untuk tegaknya hukum dan keadilan
3. Strategi penguatan integritas hakim

Kegiatan sosialisasi tersebut juga Mantan WKPT Jakarta menyampaikan bahan disuksi tentang Hasil profiling Badan Pengawasan MA menunjukkan masih banyaknya Hakim yang tidak direkomendasikan untuk promosi karena terkait INTEGRITAS.  diskusi  diakhiri dengan mendengar saran dan pendapat dari para Ketua Pengadilan Negeri Se-NTT (AD).

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Badilum) secara daring pada hari Selasa, 15 Juli 2025 pukul 11.00 WITA.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Rakor ini membahas mengenai Upaya Penguatan Integritas Hakim di Lingkungan Peradilan Umum salah satunya yaitu Kebijakan Ditjen Badilum tentang Pengembangan Kompetensi dan Penguatan Integritas dengan diadakannya Rapor Hakim dan Rapor Tenaga Teknis Kepaniteraan melalui aplikasi SMART TPM. Dimana terdapat 4 (empat) komponen utama yang dijadikan menjadi acuan penilaian yaitu (1) Kedisplinan dan Penilaian Kinerja, (2) Prestasi dan Pengembangan Pribadi, (3) Kepemimpinan, Potensi Individu dan Kondisi Pribadi serta komponen terpenting yaitu (4) Integritas, yang berperan menjadi penggali.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula oleh Bapak Dirjen mengenai Peran Pengadilan Tinggi dan Fungsi Pengawasan Pengadilan Tinggi sesuai Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Umum. Diakhir, diadakan diskusi dengar masukan untuk pembenahan dan penguatan integritas Hakim dan Tenaga Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum.  (AF)

Selasa 15/07/2025 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti Diskusi Muatan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BUA Mahkamah Agung RI secara daring di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang. Turut hadir dalam agenda tersebut Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti agenda diskusi tersebut.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WITA diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI dilanjutkan dengan doa pembuka. Agenda selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian paparan Ketua Kelompok Kerja RUU Jabatan Hakim yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H, dan diakhiri dengan  diskusi tanya jawab terhadap permasalahan seputar jabatan hakim. (AF)

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. pada selasa 8 Juli 2025 bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 8 Juli 2025. Turut Hadir dalam pertemuan tersebut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang dan Tim Kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Pertemuan tersebut membahas permasalahan-permasalahan hukum yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti posisi hukum terhadap penyelesaian perkara pidana yang telah ditangani melalui mekanisme adat, termasuk apabila pelaku telah membayar denda adat dan penyelesaian secara adat telah diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang bahwa perlunya integrasi hukum adat dan hukum negara dalam mekanisme penanganan perkara di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembahasan tersebut sejalan dengan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru saja disusun.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menyampaikan bahwa Pengadilan siap mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk memberikan keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terakhir, beliau menyambut positif pertemuan lintas lembaga hukum seperti hari ini demi menghadirkan insight baru demi menghadirkan hukum yang berkeadilan di Nusa Tenggara Timur.  Acara audensi yang berlangsung dalam suasana keakrapan itu berhenti sejenak pada jam  10.00 Wita untuk menyanyikan lagi kebangsaan Indonesi Raya .(AF)