Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum., Jumat, 14 Juli 2023 mengikuti zoom Penguatan Implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) bertempat di ruangan Command Center Pengadilan Tinggi Kupang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT.Pos Indonesia bertempat di Jl. Bandung Nomor 30 Jawa Barat, kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI. 

Dalam sambutannya YM Ketua Mahkamah Agung RI menyambut baik PT. Pos Indonesia karena menempatkan dokumen perkara sebagai dokumen penting dan Beliau juga berterima kasih atas sarana yang diberikan kepada semua Pengadilan di seluruh Indonesia sehingga Pengadilan bisa mengakses info panggilan dan pemberitahuan.

Kegiatan zoom diikut oleh  beberapa Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Kupang. (jp)

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. H. Siswandriyono, S.H., M. Hum. Selasa, 6 Juli  2023 bertempat di Aula Command Center Pengadilan Tinggi Kupang, mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi   Yudisial ( secara virtual) oleh YM. Prof. Dr. H. Muhammad. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI) bertempat di Hotel Four Points by Sheraton Makasar Sulawesi Selatan

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Ibu DR. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan para pejabat dalam lingkup Pengadilan Tinggi Kupang

Dalam sambutannya YM. bapak Ketua Mahkamah Agung RI. Menyampaikan 4 (empat) hal pokok  dalam pembinaan tersebut, yaitu :

1. Keberlanjutan tentang Sistem Peradilan Elektronik;
2. Pemanggilan dan Pemberitahuan Putusan Melalui surat tercatat;
3. Penunjukan Majelis Hakim menggunakan Artificial Inteligence (AI);
4. Pembacaan Amar Putusan Perkara Kasasi

Beliau menambahkan agar seluruh Hakim dan Aparat Peradilan tetap menjaga integritas dan profesionalitas karena merupakan senjata andalan dalam melaksanakan tugas, tanpa kedua hal tersebut semua yang dilakukan akan sia-sia.

Beliau juga menambahkan bahwa menghadapi tahun politik 2024 para Hakim dan aparatur Peradilan di seluruh Indonesia tidak boleh ikut-ikutan mendukung salah satu calon peserta pemilu baik langsung maupun tidak langsung, kita harus netral dan tidak memihak agar tidak menjadi konflik kepentingan, karena Pengadilan akan menjadi tumpuan terakhir bila terjadi sengketa pemilu. o.r.