Kamis 24/07/25 bertempat ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Kupang  dilaksanakan Sosialisasi Pelayanan Disabilitas Bagi Pengelola dan Petuags pada PTSP yang serta tenaga pengamanan pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menjadi narasumber dalam  sosialisasi ini adalah  Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Asuhan Kasih Kota Kupang Ibu Amini, S.Pd. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang inklusif kepada penyandang disabilitas. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang ragam disabilitas

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Amini   menyampaikan pentingnya komunikasi dengan Tuna Rungu/Wicara melalui bahasa isyarat. Ia mencontohkan, petugas pelayanan seperti satpam dan front office tak perlu berbicara keras atau berteriak jika berhadapan dengan penyandang disabilitas tersebut. Sebagai gantinya, cukup menggunakan tulisan di ponsel untuk berkomunikasi. Selain itu, beliau juga mengenalkan beberapa bahasa isyarat dasar, seperti sapaan pagi, siang, dan malam, serta pertanyaan "Apa yang bisa saya bantu?" dan "Bapak/Ibu ingin menemui siapa?", sosialisasi yang diadakan diakhiri dengan Tanya jawab dan foto bersama (AD)

Kupang 16/07/25, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Pontas Efendi, SH.,M.H. melakukan Sosialisai Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia pada tanggal 15 Juli 2025 kepada Para Ketua Pengadilan Negeri Se-Nusa Tenggara Timur secara virtual menggunakan zoom meeting. Materi sosialisasi yang disampaikan tentang Penguatan Integritas Hakim di lingkungan Peradilan Umum tersebut terdapat beberapa poin penting antara lain :

1. Kebijakan Ditjen Badilum dalam kaitan dengan Pengembangan Kompetensi & Penguatan Integritas Hakim / Tenaga Teknis.
2. Integritas dan profesionalisme merupakan pondasi untuk tegaknya hukum dan keadilan
3. Strategi penguatan integritas hakim

Kegiatan sosialisasi tersebut juga Mantan WKPT Jakarta menyampaikan bahan disuksi tentang Hasil profiling Badan Pengawasan MA menunjukkan masih banyaknya Hakim yang tidak direkomendasikan untuk promosi karena terkait INTEGRITAS.  diskusi  diakhiri dengan mendengar saran dan pendapat dari para Ketua Pengadilan Negeri Se-NTT (AD).