Ketua Pengadilan Tinggi Kupang F. Willem Saija (Senin, 20/11) melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Daniel Tonu, bertempat di ruang Command Center Pengadilan Tinggi Kupang. Dalam audiensi tersebut F. Wilem Saija didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Sutio Jumagi Akhirno, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Hukum, serta Staf Meja Informasi pengadilan Tinggi Kupang.

Adapun Daniel Tonu didampingi oleh Korbid Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Agustinus L.B. Baja, Korbid Kelembagaan R.Riesta R. Megasari, Korbid Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Yosef Kolo.

Audiensi ini dilakukan dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Eksistensi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. F. Willem Saija menyampaikan terkait transparansi pelaksanaan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Kupang, dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan Tinggi Kupang akan terus menjaga transparansi layanan informasi dan meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat. (my)

Yurisprudensi, memiliki pengertian berbeda pada common law system maupun civil law system seperti halnya di Indonesia. Pada common law system, istilah ’’yurisprudence” berarti ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip-prinsip hukum positip dan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan civil law system, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para Hakim atau Badan-badan Peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada materi dibawah ini :

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang F.Willem Saija, Selasa (7/11) bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Kupang  membuka acara   Sosialisasi  untuk  mewaspadai Transaksi Ilegal yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Acara diikuti secara luring oleh Seluruh Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Tinggi Kupang, dan diikuti juga secara daring oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang.

Dalam kesempatan tersebut bertindak selaku pemateri adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Japarmen  Manalu.  Japarmen juga menyampaikan bahwa sangat berkenan dan senang diundang dalam sosialisasi terkait cara mewaspadai transaksi illegal karena dengan adanya sosialisasi ini membuat OJK lebih mudah memberi wawasan pada Masyarakat terkait Langkah – Langkah dan cara menghindari serta cara melaporkan jika sudah terkena dampak transaksi illegal.

Dalam sambutannya  F. Willem Saija  menyampaikan terima kasih kepada Kepala OJK dan jajarannya karena telah bersedia  menyampaikan sosialisasi, semoga apa yang dilakukan sekarang dapat bermanfaat bagi seluruh hakim dan pegawai baik di Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri se Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mencegah penipuan digital yang sering dimaanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Acara di akhiri dengan sesi tanya jawab dari para pegawai baik di Pengadilan Tinggi Kupang maupun  Pengadilan Negeri. (Sds)

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  F.Willem Saija, Selasa (31/10) bertempat di ruang Command Center Pengadilan Tinggi Kupang mengambil sumpah dan melantik Apsenmel Dethan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Kupang. Acara berlangsung sederhana namun penuh hikmat.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik dan berpesan agar lebih semangat dalam bekerja, karena jabatan ini membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar.  Bekerjalah dengan prinsip Kerja Keras, Kerja Ikhlas dan kerja Tuntas, dengan tetap  menjalankan motto Pengadilan Tinggi Kupang “ INSANI” yang mempunyai arti Integritas, Sinergi dan Melayani.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Struktural dan fungsional, serta Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Kupang serta undangan lain. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto Bersama.  Sds

Pelaksana  Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  Kamis (26/10) bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti Lokakarya Nasional Pengembangan Mekanisme Layanan Aparat Penegak Hukum (APH) Korban Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Disabiitas (KND)  secara virtual.

Lokakarya ini bertujuan melaksanakan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi penjelasan tugas Komisi Nasional Disabilitas (KND), yaitu: memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Acara dihadiri oleh para Hakim Tinggi, para pejabat struktural dan fungsional serta pegawai Pengadilan Tinggi Kupang.     Lokakarya ini bertujuan melaksanakan amanat  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi penjelasan tugas Komisi Nasional Disabilitas (KND), yaitu: memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. (dy)