Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Badilum) secara daring pada hari Selasa, 15 Juli 2025 pukul 11.00 WITA.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Rakor ini membahas mengenai Upaya Penguatan Integritas Hakim di Lingkungan Peradilan Umum salah satunya yaitu Kebijakan Ditjen Badilum tentang Pengembangan Kompetensi dan Penguatan Integritas dengan diadakannya Rapor Hakim dan Rapor Tenaga Teknis Kepaniteraan melalui aplikasi SMART TPM. Dimana terdapat 4 (empat) komponen utama yang dijadikan menjadi acuan penilaian yaitu (1) Kedisplinan dan Penilaian Kinerja, (2) Prestasi dan Pengembangan Pribadi, (3) Kepemimpinan, Potensi Individu dan Kondisi Pribadi serta komponen terpenting yaitu (4) Integritas, yang berperan menjadi penggali.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula oleh Bapak Dirjen mengenai Peran Pengadilan Tinggi dan Fungsi Pengawasan Pengadilan Tinggi sesuai Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Umum. Diakhir, diadakan diskusi dengar masukan untuk pembenahan dan penguatan integritas Hakim dan Tenaga Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum.  (AF)

Selasa 15/07/2025 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti Diskusi Muatan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BUA Mahkamah Agung RI secara daring di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang. Turut hadir dalam agenda tersebut Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Kupang mengikuti agenda diskusi tersebut.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WITA diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI dilanjutkan dengan doa pembuka. Agenda selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian paparan Ketua Kelompok Kerja RUU Jabatan Hakim yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H, dan diakhiri dengan  diskusi tanya jawab terhadap permasalahan seputar jabatan hakim. (AF)