Kupang,10 Maret 2024  Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  Dr. Pontas Efendi,SH.,M.H,, bersama Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri Kupang, Panitera, Sekretaris, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Para Panitera Muda serta Kapala Sub Bagian pada Pengadilan Tinggi Kupang  melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Kupang.

Dalam pembinaan Dr. Pontas Efendi, SH.,M.H.menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian adalah :

1. Bekerjalah dengan Keras, Cerdas dan Iklas dalam pelaksanaan tugas sehari – hari sesuai dengan TUPIKOSI masing – masing.
2. Menjaga Integritas, Harkat dan Martabat kepada para Hakim, dan Pejabat Teknis Kepaniteraan dan ASN pada Pengadilan Negeri Kupang.
3. Penerapan buku register elektronik supaya bermohon ke BADILUM melalui Pengadilan Tinggi Kupang.
4. Pelaksanan Eksekusi supaya dilaksanakan segera.

Selelah pembinaan dilanjutkan dengan Pengawasan ini dilakukan dalam rangka Kontrol Pengadilan Tingkat Banding terhadap penyelenggaraan peradilan, peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib pengelolaan administrasi perkara dan manajemen pelayanan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pengawasan ini dilaksanakan semata-mata demi pelayanan yang lebih baik terhadap Para Masyarakat Pencari Keadilan di Kota Kupang. (AD)

Senin 3 Maret 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., mengikuti Pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan pemateri dari Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI  Bapak Syariffulah M. Nur, S.Kom, M.Ak. secara daring menggunakan Zoom, bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Kupang. Acara tersebut diikuti pula oleh Hakim Tinggi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, Panitera, Sekretaris serta seluruh Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Kupang dan Seluruh Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang. (GE)

Mahkamah Agung R.I. Melaksanakan Ujian Dinas secara elektronik (E-EXAM) tahun 2025 yang di ikuti yang dilaksanakan dalam dua sesi yaitu sesi satu pada hari selasa tanggal 26 dan sesi dua pada Rabu 26 Februari 2025. Untuk pelaksaan sesi satu adalah Ujian Dinas tingkat dua yang diikuti oleh tiga orang yaitu Verra Kh. Boekan, SE, Agusthina Mailani, SH dan Defriance Mbaen, S.Kom, sementra sesi ke dua yaitu Ujian Dinas penyesuiain ijazah S1 yaitu  Novi Widyanti,, A.Md.Akun Pelaksanaan ujian secara daring ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi peserta dan memastikan proses ujian berjalan transparan, objektif, dan akuntabel. Dengan sistem e-Exam, peserta dapat mengikuti ujian tanpa harus hadir secara fisik di lokasi ujian, sehingga lebih efisien dan efektif.

Dengan mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Sarjana Tahap II, NOVI WIDYANTI, A.Md.Akun. Klerek - Pengelola Penanganan Perkara diharapkan dapat terus berkontribusi secara optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung.(GE).

Senin 24 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., mengikuti acara Sosialisasi Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Peradilan Umum secara daring bertempat di Ruang Komodo Pengadilan Tinggi Kupang didampingi oleh Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan Staf Perencana Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Kupang. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada area akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (GE)

Senin 13 Januari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., memimpin acara Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang bersama dengan Pimpinan Pengadilan Negeri Se Nusa Tenggara Timur bertempat di Ruang Komodo Pengadilan Tinggi Kupang didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. Turut hadir dalam Rakor tersebut Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Tinggi AdHoc Tipikor Pengadilan Tinggi Kupang, Para Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Kupang, serta Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang.

Rapat tersebut dilakukan guna upaya koordinasi antara Pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Pimpinan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang demi kelancaran pekerjaan dan kegiatan di tahun 2025. Pada kegiatan tersebut disosalisasikan kembali mengenai SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, SPPT-TI, PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik jo SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-SPPA, Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentaang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan, Pelaporan Administrasi Pengadilan secara elektronik, Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wishtleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perma Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pedoman Tata Naskah Dinas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penyusunan Dokumen SAKIP serta Revisi Anggaran dan Baseline, Pelaksanaan Anggaran Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, Permasalahan Kepegawaian, Register Elektronik, Evaluasi EIS, Evaluasi Eksekusi dan Evaluasi Ampuh.(GE).