HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Area 5 Penguatan Pengawasan

 

 

 

1.      KEANGGOTAAN TIM  AREA V

 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26-U/14/SK/KP.02.1/1/2020, tanggal 27 Januari 2020, tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

Adapun susunan Tim Pembangunan ZI Area V, adalah sebagai berikut :

 

 

 Koordinator :

 

1.      H. JAUHARI, S.H., M.H. .........................       Hakim Tinggi.

 

2.    OLOAN HARIANJA, S.H., M.H. ................................       Hakim Tinggi.

 

3.    SUKO HARSONO, S.H., M.H. ..................................        Hakim Tinggi.

 

 

 

Anggota :

 

1.    ROBERT M. SIAHAAN, S.H., M.H. ...........................       Hakim Yustisial.          

 

2.    YUSUF FAOT, S.H. ..................................................         Panmud Hukum.

 

3.    FEBY M. MALELAK, S.Kom. ....................................        Pelaksana.

 

4.    DEFRIENCE M. MBAEN, S.Kom. .............................      Pelaksana.

 

5.    YUWENTI N.S. MBATU, S.H. ...................................        Pelaksana.

 

6.    DECE H. SUSAK. .....................................................         Pelaksana.

 

7.    JENI ADEL MATA, S.H. ...........................................         Pelaksana.

 

8.    H.S. JENMAKANI. ....................................................          Pelaksana.

 

 

 

Tim tersebut bertugas untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam Pembangunan Penguatan Pengawasan ( Area V ) berikut bukti-bukti dukung serta mendiskusikan Indikator Penguatan Pengawasan, kemudian memaparkan dalam rapat dengan pimpinan dan segenap pegawai Pengadilan Tinggi Kupang.

 

Hal ini dimaksudkan supaya ada kesamaan persepsi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

TUJUAN PENGUATAN PENGAWASAN

 

      Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 dan perubahannya pada Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019, bahwa tujuan penguatan pengawasan adalah : meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Tinggi Kupang menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

      Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2016, yang menitikberatkan pada aspek pengawasan dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan.

 

 

2.      TARGET YANG INGIN DICAPAI

 

a.    Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pengadilan Tinggi Kupang selaku institusi pelayanan publik;

 

b.    Meningkatnya        efektivitas      pengelolaan keuangan      Negara pada Pengadilan Tinggi Kupang;

 

c.    Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung maupun Peradilan Dibawahnya;

 

 

d.   Menurunnya tingkat penyalahgunaan jabatan atau wewenang pada Institusi Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kupang

 

 

3.       INDIKATOR  PENGUATAN  PENGAWASAN

 

a.    Pengendalian Gratifikasi.

 

Bahwa terhadap indikator Pengendalian gratifikasi, Pengadilan Tinggi Kupang mengacu kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, sudah berupaya dan berkomitmen melakukan pengendalian gratifikasi dengan cara :

 

1.     SK. KPT. Kupang Nomor : 34/SK.KPT.KPG/KP.02.1/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

2.     Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

 

3.     Banner : KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PENGADILAN TINGGI KUPANG TAHUN 2020.

 

4.     Banner : PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI KUPANG TAHUN 2020.

 

5.     SARANA PENGENDALIAN GRATIFIKASI : KOTAK GRATIFIKASI DI PENGADILAN TINGGI KUPANG.

 

6.     Spanduk Zona Integritas dan Batas Area Steril Pengadilan Tinggi Kupang.

 

7.     Dokumen pelaporan kepatuhan pengisian LHKPN di Pengadilan Tinggi Kupang Tahun 2019.

 

8.     Kamera Pengawas (CCTV) disekitar Area Kantor Pengadilan Tinggi Kupang.

 

9.     TEMPAT RUANG TAMU TERBUKA DAN KONSULTASI PENGADILAN TINGGI KUPANG.

 

 

 

b.    Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

 

Bahwa terhadap indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengadilan Tinggi Kupang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sudah berupaya dan berkomitmen melakukan tugas dan fungsi para ASN dalam  dengan cara :

 

1.     Ada Surat Keputusan berhubungan dengan SPIP yaitu :

 

a.    Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017, tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan  Peradilan Dibawahnya.

 

b.      SK. KPT. Kupang Nomor : 94/ SK.KPT.KPG/KP.02.1/7/2020, tanggal 4 Juli 2020, tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 35/ SK.KPT.KPG/KP.02.1/3/202, tentang Pembentukan Tim Penanganan Satgas SIPP Pengadilan Tinggi Kupang.

 

c.      SK. KPT. Kupang Nomor : W26-U/77/SK/KPT.KPG/KP.01.2/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26-U/15/SK/KPT.KPG/SK/KP.01.02/1/2020, tanggal 30 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

d.     Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 106/SK/KPT.KPG/HK.00.8/8/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  Nomor : W26-U/78/KPT.KPG/SK/KP.01.2/11/2019 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kupang.

 

e.   SK. KPT. Kupang Nomor : W26-U/68/SK.KPT.KPG/KP.02.1/6/2020, tentang Perubahan Atas Sutrat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26- U/01/SK.KPT.KPG/KP.02.1/II/2019, Tentang Petugas Absen Pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

f.       SK. KPT. Kupang Nomor : W26-U/27/SK/KP.02.1/I/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Disiplin jam kerja Hakim dan ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah N.T.T.

 

g.     SK. KPT. Kupang Nomor : W26-U/48/SK.KPT.KPG/SK/KP.02.1/II/2019, tentang Tertib Berpakaian Seragam Kerja pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

h.     SK. KPT. Kupang Nomor : 64/ SK.KPT.KPG/OT.01.3/6/2020, tanggal 16 Juni  2020, tentang Pembagian Tugas Wewenang Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  Kupang.

 

i.       Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 104/SK.KPT.KPG/HM.02.3/8/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pada Pengadilan Tinggi  Kupang.

 

2.     Telah dilakukan Sosialisasi SPIP oleh di Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 4 September 2020.

 

3.     Sudah menerapkan Absen Elektronik kehadiran (masuk kerja) maupun absen pulang melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP MARI) di Pengadilan Tinggi Kupang.

 

4.     Dalam melakukan pekerjaan sesuai Tupoksi para ASN membuat Laporan Lembar Kerja secara Elekltronik (e-LLK MARI) di Pengadilan Tinggi Kupang.

 

5.     Adanya Laporan Hasil Pengawasan Daerah Tahun 2020 di 16 Pengadilan Negeri Se-Wilayah Nusa Ten ggara Timur.

 

6.     Adanya Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Kupang Periode 30 Juni 2020 berikut Evaluasi Realisasi Anggaran Bulan Juni 2020 DIPA 01 (2 Juli 2020)..

 

7.     Adanya Ralat Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Tinggi Kupang Periode 30 Juni 2020 berikut Ralat Evaluasi Realisasi Anggaran DIPA 03 Bulan Juni 2020.

 

8.     Adanya Prasaraanan Dan Sarana : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Kupang.

 

9.     Adanya Struktur Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Kupang.

 

10.  Adanya Eviden Laporan Absensi PTSP Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 4 Agustus 2020.

 

11.  Adanya Laporan Evaluasi PTSP Pengadilan Tinggi Kupang.

 

 

 

c.    Pengaduan Masyarakat.

 

              Bahwa mengenai Indikator Pengaduan Masyarakat, Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan kepada 16 Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri se-wilayah hukum  Nusa Tenggara Timur, menerima adanya laporan / pengaduan dari masyarakat pengguna layanan baik di Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) maupun di Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) dikirimkan melalui surat via pos / ekspedisi maupun melalui Aplikasi Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI) pada Pengadilan Tinggi Kupang, atau datang langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Meja Pengaduan.

 

              Pengadilan Tinggi Kupang dalam menangani adanya Pengaduan Masyarakat memiliki petugas yang ditunjuk berdasarka SK. KPT. Kupang Nomor : 95/ SK.KPT.KPG/KP.02.1/7/2020, tanggal 02 Juli 2020, tentang Pencabutan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26-U/11/SK.KPT.KPG/KP.01.1/1/2019 Pembentukan Meja Pengaduan Dan Penunjukan Pelaksana Penangan Pengaduan Pengadilan Tinggi Kupang Tahun 2019, Tentang Pembentukan Meja Pengaduan Dan Penunjukan Pelaksana Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Kupang Tahun 2020. Dan juga didasarkan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS  dan SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI.

 

Bahwa terhadap laporan pengaduan di Pengadilan Tinggi Kupang dilakukan tiap bulan melalui Aplikasi Laporan Elektrinik Badilum Mahkamah Agung RI, dan juga laporan Tri Wulan. Berdasarkan hasil laporan pengaduan Triwulan I tanggal 3 April 2020 yang dikirimkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah berjumlah 1 pengaduan di bulan Maret 2020, sedangkan hasil laporan pengaduan Triwulan II tanggal 1 Juli 2020 dikirimkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tercatat ada 1 laporan pengaduan. Sehingga total pengaduan untuk semester I untuk Tahun 2020 berjumlah 2 laporan dan terhadap laporan Triwulan I tanggal 3 April 2020 sudah ditindak lanjuti dengan adanya pemeriksaan dari Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 1/SK/KPT.KPG/IV/2020 Tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Kupang , berikut Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dan hasilnya sudah dikirimkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

 

Sedangkan Triwulan II tanggal 1 Juli 2020 tercatat ada 1 laporan pengaduan sifatnya hanya tembusan ke Pengadilan Tinggi Kupang, sedangkan laporan tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

 

Sehingga Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan I dan Triwulan II yang masuk dalam Semester I Tahun 2020 berjumlah 2 (dua) laporan pengaduan yang sifatnya adalah terlapor berasal dari salah satu dari 16 Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri se-wilayah hukum  Nusa Tenggara Timur, dan terlapor bukan berasal dari Pengadilan Tinggi Kupang.

 

 

 

d.    Whistleblowing  System.

 

Terhadap Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System ), Pengadilan Tinggi Kupang berpedoman kepada PERMA Nomor : 9 Tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System ) di Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya, serta sudah disosialisasikan tanggal 25 Juni 2020, dan untuk mengantisipasi adanya pengaduan, maka dibuatkan juga Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 109/SK.KPT.KPG/KP.02.1/6/2020 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Pada Pengadilan Tinggi Kupang.

 

Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System ) terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelaporan tertanggal 26 Juni 2020 dengan hasil Nihil. Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Pada Pengadilan Tinggi Kupang dilakukan terhadap pelaporan yang disampaikan baik melalui Elektronik yaitu Aplikasi Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI), maupun yang datang langsung ke Petugas Meja Pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan masyarakat yang disediakan serta penanganan pengaduan yang disampaiakan melalui surat via pos / ekspedisi.

 

 

 

e.    Penanganan Benturan Kepentingan.

 

Mengenai Benturan Kepentingan di Pengadilan Tinggi Kupang mengacu kepada dasar hukum berupa PermenPan-RB Nomor : 37 Tahun 2012, tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, dan sudah disosialisasikan tanggal 7 September 2020, serta sudah ada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 74/ SK.KPT.KPG/KP.02.1/6/2020, tanggal 02 Juli 2020, tentang PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN TINGGI KUPANG, apabila terjadi permasalahan Benturan Kepentingan.

 

Selain itu Pengadilan Tinggi Kupang membuat Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 7 September 2020, serta adanya Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan tanggal 9 September 2020 dari 4 (empat) Pilar dari : Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, Sekretaris Pengadilan Tinggi Kupang.

 

 

4.      DOKUMEN RENCANA AKSI  AREA V PENGUATAN  PENGAWASAN

 

 

MATRIKS  RENCANA AKSI  AREA V PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM PENGADILAN TINGGI KUPANG TAHUN 2020

PROGRAM

TUJUAN

INDIKATOR

TARGET

HASIL                                                                                                                                     KOMPONEN INDIKATOR

 

HASIL

Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit Bidang Penguatan Pengawasan

Terwujudnya penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN;

Pengendalian Gratifikasi

Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Tinggi Kupang.

1. Melakukan kampanye publik (Public Cam-paign) tentang Pengendalian Gratifikasi.

100%

2. Penerbitan SK Tim Pengendali Gratifikasi.

100%

3. Melakukan sosialisasi.

100%

4. Menginplementasikan pengendalian gratifikasi 

   di Pengadilan Tinggi Kupang.

 

5. Menginplementasikan pengendalian gratifikasi 

   di Pengadilan Tinggi Kupang.

100%

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terwujudnya peningkatan kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap penglolaan keuangan negara

1. Penerbitan SK Ketua Penerapan SPIP.

100%

2. Sosialisasi SPIP pada PT Kupang.

100%

3. Membangun lingkungan pengendalian di Pengadilan Tinggi Kupang.

100%

4. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap Penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di Pengadilan Tinggi Kupang.

100%

5. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

100%

6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Tinggi Kupang.

100%

Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi Kupang

1. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Tinggi Kupang.

100%

2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.

100%

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

100%

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

100%

Whistle Blowing System

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Tinggi Kupang

1. Menerapkan dan mempublikasikan Whistle Blowing System di Pengadilan Tinggi Kupang

100%

2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System.

100%

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle BlowingSystem.

100%

 

 

Penanganan Benturan Kepentingan

 

Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Tinggi Kupang

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

100%

2. Mensosialisasikan penanganan benturan  kepentingan.

100%

3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.

100%

4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

100%

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

100%

 

 

 

 

 

5.      FOTO - FOTO KEGIATAN AREA V

 

 

 

 

6.      DAN LAIN - LAIN